fbpx

Mengapa Mendikbud Mengaku Frustasi Luar Biasa?

17Jan, 2020

Oleh: Hariqo*

Mendikbud mengaku frustasi, levelnya bukan frustasi biasa tapi frustasi stadium lima. “Saya frustrasi luar biasa, negara dengan keindahan yang luar biasa seperti Indonesia, tidak dikenal di luar negeri.” Kata Nadiem Makarim ke beberapa media sepanjang 9 – 11 Januari 2020.

Saya cek, ternyata belum pernah Nadiem bilang  frustasi soal Indonesia, biasanya pria berkacamata ini mengatakan “optimis, momentum, eksekusi dll”.

Bukan hanya Nadiem, kita semua frustasi. Awal tahun 2019, situs rough guides menyebut Indonesia sebagai negara terindah ke-enam di dunia, namun anehnya Indonesia tidak masuk dalam “Most Popular Countries by Tourists” sejak tahun 1991-2019 (Data World Tourism Organization UNWTO, diolah akun youtube Data is Beautiful).

Sumber lain, selama 38 tahun hingga sekarang, Indonesia tidak pernah masuk dalam 20 negara yang paling banyak dikunjungi warga dunia: World’s Top 20 Most Visited Countries By International Tourists (Sumber akun youtube Animated Stats). Di ASEAN saja, kunjungan turis asing ke Indonesia kalah dengan Thailand, Malaysia, Singapura bahkan Vietnam. Pantas juga Nadiem frustasi luar biasa.

Bagaimana dengan manusia Indonesia?, kita juga belum menemukan orang Indonesia dalam Time 100: The Most Influential People of 2019,  dan World’s 100 Most Influential People in Digital Government yang dikeluarkan apolitical.co. Rupanya influencer  tidak semata diukur dari jumlah follower, subscriber di media sosial. Ada hal yang lebih substansi ketimbang sekadar follower dan pamer saldo rekening di media sosial.

Demikian juga dalam 100 Atlet Paling Terkenal di Dunia versi ESPN, tak ada orang kita di dalamnya. Indonesia juga tidak masuk dalam 30 negara yang punya kelebihan dalam soft power atau Soft Power Index 2019.  Berbagai pemeringkatan itu pantas dijadikan bahan evaluasi, terlepas dari berbagai kekurangannya.

Perlukah revolusi dalam cara kita mempromosikan Indonesia?. Dimana kurangnya konten-konten yang diproduksi pemerintah?. Apakah paradigma membuat konten untuk masyarakat perlu diubah menjadi membuat konten bersama masyarakat?.

KERJASAMA DENGAN NETFLIX. Dugaan saya, karena frustasi luar biasa itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggandeng Netflix. Menurut Nadiem, tujuan kerjasama ini memajukan perfilman Indonesia. Teknisnya Netflix melatih para pembuat film Indonesia.

Wajar kebijakan ini dikritik, sebab Netflix belum memiliki badan hukum di Indonesia, dan Netflix belum pernah membayar pajak sejak kehadirannya di Indonesia. Dua bulan lalu Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan Indonesia kesulitan mengambil pajak dari perusahaan internasional berbasis digital yang mendapatkan keuntungan di Indonesia seperti  Spotify, Netflix, Facebook, Google hingga Twitter.

Sehingga terlihat jelas, antara Kemendikbud dengan Kemkominfo dan Kemenkeu tidak kompak. Sri Mulyani dan Johnny Plate bersatu menarik pajak Netflix, sementara Kemendikbud malah langsung menggelar kerjasama dengan Netflix. Sebenarnya tujuan ketiga kementerian ini sama baiknya, hanya kurang komunikasi dan koordinasi sehingga cara pandang mereka terhadap tantangan dan tahapan solusi berbeda.

Kita apresiasi Nadiem. Hanya sebaiknya dimusyawarahkan dulu dengan para pegiat film Indonesia, perusahaan media sosial dari Indonesia, kementerian terkait seperti Kemkominfo, Kemenkeu, Kemenpar.  Opsinya tidak harus menggandeng Netflix secara kelembagaan tetapi bisa menghadirkan para sineas-sineas dunia untuk mengajar di Indonesia.

Nanti dulu gusar atau frustasi dengan banyaknya film asing masuk ke Indonesia, baik lewat bioskop maupun berbagai layar digital, yang perlu kita renungkan di goa berhari-hari adalah, mengapa sedikit film Indonesia yang di putar di luar negeri. Heboh banyak girl band, boy band Korea konser besar-besaran di Indonesia. Mengapa belum ada artis Indonesia yang mampu konser besar-besaran di Korea?.

Diantara tiga isu utama di internet; keamanan, kreatifitas, kolaborasi. Nampaknya kita punya masalah besar di kolaborasi atau gotong royong. Ego antar kementerian, ormas, parpol, organisasi kepemudaan masih kuat. Secara kasat mata terlihat dari kebijakan para menteri dan unggahan di akun media sosial Kementerian. Pengarustumaan kepentingan nasional menjadi pekerjaan rumah kita semua.

Sebenarnya sudah ada belum sih Roadmap Digital Indonesia?, bagaimana dengan Roadmap Revolusi Industri 4.0 yang diluncurkan Presiden Jokowi tahun 2018 lalu. Apa kabar Roadmap Digital Diplomacy yang diprakarsai Kemenlu, sudah sampai halaman berapa?.

Potensi Indonesia sangat besar, keberagaman suku, agama, ras, warna kulit yang kita miliki belum maksimal menjadi kekuatan besar. Justru kita sekarang sering ribut untuk hal-hal yang kurang subtansial di media sosial, whatsapp dan sekretariat organisasi kita masing-masing.

Daya tarik Indonesia dari alam dan budayanya melimpah ruah, jika ditambah daya tarik dan pengaruh manusianya, maka Indonesia pasti semakin disegani. Semua orang bisa menjadi influencer lewat jalur jurnalistik, media sosial, bisnis, olahraga, film, musik, dan lain-lain.

Soft diplomasi yang dilakukan influencer global dari Perancis, Inggris, Amerika, Korea, China, Turki, Rusia sangat terasa di Indonesia, mereka hadir dalam musik, film, olahraga, konten media sosial, dan lobi-lobi langsung kepada para pengambil kebijakan di Indonesia.

Mari yakinkan setiap anak Indonesia, bahwa mereka terlahir untuk memberi manfaat, manfaat, manfaat bagi dunia. Bukan terlahir untuk mencari follower di medsos, namun lupa berprestasi di dunia nyata.

Doktrinnya bukan semata bela negara, tetapi bela dunia dari ketidakadilan global, kerusakan lingkungan dan ketidaktertiban lainnya. Doktrin itu yang hidup di kepala Greta Thunberg, sehingga di usia 17 tahun ia sudah menjadi salah satu manusia paling berpengaruh di dunia

 

*Hariqo Wibawa Satria (Pengamat Media Sosial dari Komunikonten, Co Founder dan CEO Global Influencer School, Penulis Buku Seni Mengelola Tim Media Sosial). Jakarta, 17 Januari 2020.

Tinggalkan Komentar